PKN KELAS XI BAB 1 KURIKULUM 2013

Menapaki Jalan Terjal

Penegakan Hak Asasi

Manusia di Indonesia

BAB

1

2 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebagian contoh dari

pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran HAM) yang apabila tidak ditangani

akan semakin membuat terjal proses penegakan HAM di Indonesia.

Apa sebenarnya pelanggaran HAM itu? Faktor-faktor apa saja yang

menyebabkannya? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus

pelanggaran HAM? Bagaimana pula partisipasi masyarakat dalam mencegah

terjadinya pelanggaran HAM. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya dapat

kalian jawab setelah membaca dan menelaah materi pembelajaran yang ada pada

bab ini.

A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian

pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat

mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia,

sehingga pada akhirnya kalian akan menghindarkan diri untuk melakukan

pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada

baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama.

a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak

sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media

massa memberitakan peristiwa pembunuhan.

b. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan, akan

tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan,

pemerkosan, trackficing, perbudakan atau diskriminasi yang sering terjadi

baik di negara kita ataupun negara lain.

c. Tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha

mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita

sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus

sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, coba kalian diskusikan dengan

teman sebangku mengapa hal-hal yang disebut di atas bisa terjadi?

Apa saja yang menyebabkannya?

Pada saat ini, kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali

diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal

ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki

oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

PPKn | 3

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi.

Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak

asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seorang manusia

dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak

hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud,

maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa

pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap

kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada

orang lain.

Sumber: www.bkd.surabaya.go.id

Gambar 1.2 Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu bentuk pemenuhan

kewajiban manusia.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud

dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau

kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja

atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin

oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme

hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia,

pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan

oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak

asasi manusia

Pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian

menumpang sebuah angkutan umum, tiba-tiba kalian merasa sesak karena ada

penumpang lain yang merokok. Atau ketika kalian terpaksa harus berjalan kaki

4 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

di bahu jalan, karena trotoar yang

seharusnya digunakan oleh pejalan

kaki, tetapi malah dijadikan tempat

berjualan oleh para pedagang

kaki lima. Apabila kalian pernah

mengalami peristiwa tersebut, itu

berarti bahwa telah terjadi pelanggaran

terhadap hak kalian atas rasa nyaman.

Hal tersebut mengandung makna

bahwa pelanggaran HAM dapat

diindikasikan atau ditandai dengan

munculnya ketidaksesuaian atas

kondisi yang seharusnya terjadi,

misalnya setiap orang harus saling

menghargai, ketika terjadi kondisi

saling ejek, saling menghina dan

sebagainya, itu berarti sudah

menunjukkan timbulnya pelanggaran

HAM. Contoh lain, setiap orang

harus mendapatkan rasa aman atau

terbebas dari rasa takut, akan tetapi

apabila orang tersebut merasakan kemanannya terganggu, itu berarti sudah terjadi

pelanggaran HAM.

Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu

tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya,

tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti

ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau

membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan,

dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula, kalian pernah melihat

pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu,

pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan

tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan

bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian

pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua

bentuk, sebagai berikut:

a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang

langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau

penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan

baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun

6 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari

seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya

dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan,

perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.

b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam

keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera

ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan,

pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1) membunuh anggota kelompok;

2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggotaanggota

kelompok;

3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di

dalam kelompok; atau

PPKn | 7

5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke

kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusian, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya

bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,

berupa :

1) pembunuhan;

2) pemusnahan;

3) perbudakan;

4) pengusiran atau

pemindahan penduduk

secara paksa;

5) p e r a m p a s a n

kemerdekaan atau

perampasan kebebasan

fisik lain secara

sewenang-wenang yang

melanggar (asas-asas)

ketentuan pokok hukum

internasional;

6) penyiksaan;

7) perkosaan, perbudakan

seksual, pelacuran

secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan

atau sterilisasi secara

paksa atau bentuk-bentuk

kekerasaan seksual lain

yang setara;

8) penganiayaan terhadap

suatu kelompok tertentu

atau perkumpulan yang

didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,

agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal

sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

9) penghilangan orang secara paksa; atau

10) kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh

suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa

dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran-pelanggaran HAM di atas pada dasarnya merupakan bentuk

pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebahagiaan yang

dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan

Penanaman Kesadaran

Berkonstitusi

Setiap orang memiliki hak asasi

manusia, oleh karena itu:

(1) Setiap orang wajib menghormati

hak asasi manusia orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undangundang

dengan maksud sematamata

untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak

kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

8 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Oleh karena

itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong

kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut.

Selain mewaspadai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga

harus mewaspadai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran

nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Palanggaran HAM ringan

kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa saja, sehingga sering

dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa

ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor

yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat.

B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

di Indonesia

1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat

peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosan, perampokan yang

disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja

kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh

majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik

oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa

pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang

dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian

tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain.

Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya

terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya.

Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya

dengan alasan yang tidak jelas.

PPKn | 9

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang

berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:

1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,

sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai

sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa

terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

2) Rendahnya kesadaran HAM.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya.

Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi

yang yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul

perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

3) Sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan

tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap

ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi

kepada orang lain.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong

seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya

sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan kekuasaan

Di masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan

disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga

bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah

satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang

tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi

manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong

timbulnya pelanggaran HAM.

2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap

pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran

HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan

menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak

akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas

atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang

bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM

dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi

bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

10 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus

penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus

tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan

untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab

timbulnya pelangaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi

dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif,

misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan

terganggunya kesehatan manusia.

4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang

mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah

perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut

dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya

perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangundangan

mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik

yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaranpelanggaran

tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan

kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu

disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi

orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di

Indonesia:

a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24

orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis

hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.

b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996.

Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang.

Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan

bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.

12 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

c. Penembakan mahasiswa

Universitas Trisakti pada tanggal

12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5

(lima) orang tewas. Mahkamah

Militer yang menyidangkan

kasus ini memvonis dua terdakwa

dengan hukuman 4 (empat) bulan

penjara, empat terdakwa divonis

2 - 5 bulan penjara dan 9 orang

anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6

tahun.

d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13

November 1998. Dalam kasus ini lima

orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi

Semanggi II pada tanggal 24 September 1999

yang memakan lima orang korban meninggal.

e. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 -

April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis

dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah

dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang).

Mahkamah Militer memvonis komandan Tim

mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara

dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa

dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga

orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan

tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.

f. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7

September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta

ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic Institute menyimpulkan

Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku

mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi

Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya

dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim

Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan

Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara

karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap

Munir.

PPKn | 13

C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilainilai

hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan

HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara

satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang

dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa.

Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian

Indonesia yang tentu saja berbeda

dari bangsa lain. Bangsa Indonesia

dalam proses penegakan HAM

tentu saja mengacu pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta peraturan perundangundangan

lainnya. Dengan kata

lain, penegakan HAM di Indonesia

tidak berorientasi pada pemahaman

HAM liberal dan sekuler yang tidak

selaras dengan makna sila pertama

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan

pundang-undangan nasional, proses

penegakan HAM di Indonesia

juga mengacu kepada ketentuanketentuan

hukum internasional

yang pada dasarnya memberikan

wewenang luar biasa kepada setiap

negara. Berkaitan dengan hal

tersebut, (Idrus Affandi dan Karim

Suryadi) menegaskan bahwa bangsa

Indonesia dalam proses penegakan

HAM sangat mempertimbangkan

dua hal di bawah ini:

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan

penegakan HAM, Pancasila

mengajarkan:

a. Seseungguhnya Tuhan Yang Maha

Esa adalah pencipta alam semesta.

b. Manusia adalah makhluk Tuhan

Yang Maha Esa yang mendapat

anugerah-Nya berupa kehidupan,

kebebasan dan harta milik.

c. Sebagai makhluk yang mempunyai

martabat luhur, manusia

mengemban kewajiban hidupnya,

yaitu:

1) Berterima kasih, berbakti dan

bertaqwa kepada-Nya.

2) Mencintai sesama manusia.

3) Memelihara dan menghargai hak

hidup, hak kemerdekaan dan

hak memiliki seseuatu.

4) Menyadari pelaksanaan hukum

yang berlaku.

PPKn | 15

a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara

hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai

dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.

b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuanketentuan

hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikannya

dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya

sedemikian rupa, sehingga merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan

langkah-langkah strategis, diantaranya:

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor

50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai

dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat

lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35

orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan

oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat

dianggkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah

2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi

3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia

kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa

di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan

pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan

alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan

HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur

masalah HAM adalah:

1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab

X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang

lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.

2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR

mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.

3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU

Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan

menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak

b) Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak

PPKn | 17

6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:

a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958.

b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political

Rights of Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.

c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (Convention on the Elmination of Discrimination againts

Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1984.

d) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan

Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (Convention

on the Prohobition of the Development, Production and Stockpilling of

Bacteriological (Biological) and Toxic Weaponsand on their Destruction).

Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.

f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga

(International Convention Againts Apartheid in Sports). Telah diratifikasi

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993.

g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan

martabat Manusia (Toture Convention). Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.

h) Konvensi orgnisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO (International

Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom

Association and Protection on the Rights to Organise). Telah diratifikasi

dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination). Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

1999.

j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.

k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial.dan Budaya

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun

2005.

18 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International

Covenant on Civil and Political Rights). Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap

pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik

perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian

hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah

sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan

HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah

timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor

penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau

bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi

berbagai kasus pelanggaran HAM:

1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan

pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak

hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik

dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang

dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang

melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai

bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.

3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik

terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal

(kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam

masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan

pendapat masing-masing

PPKn | 19

b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan

HAM

Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani.

Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di

negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak

mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi

di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut

tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan

wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut

sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran

HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional.

Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

bukti bahwa di negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM

terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan

di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan

berada di lingkungan peradilan

umum. Setelah berlakunya

undang-undang tersebut kasus

pelanggaran HAM di Indonesia

ditangani dan diselesaikan melalui

proses peradilan di Pengadilan

HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran

HAM berat di Indonesia

dilakukan berdasarkan ketentuan

yang terdapat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya

berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan

penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan

alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan

dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat

diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah

hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan

dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling

lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang

berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas

HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur

Info Kewarganegaraan

Pada dasarnya, secara tidak langsung

Peradilan HAM mempertahankan

harga diri bangsa kita sebagai

bangsa yang merdeka terutama di

bidang peradilan dan menjamin

terwujudnya nilai Pancasila yaitu

kemanusiaan yang adil dan beradab.

20 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1

masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran

hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas

sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham

tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang

terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa

Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut

umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada

Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum

melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan

diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan

HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik

kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima

orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan

tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang

bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan

banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam

waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan

Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan

PPKn | 21

oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang

bersangkutan dan tigaorang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah

Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari

terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara

pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim

terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc

di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil

tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan

perhormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa yang

dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan

sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara

kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan

keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai

bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi

Manusia, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya upaya pemajuan,

penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut merupakan

tanggung jawab seluruh umat manusia. Nah coba sekarang renungkanlah hal-hal

berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu kalian jawab, kemudian

amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika

demikian, bagaimana keharusannya?

2. Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan

dengan kedudukanmu sebagau seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga

kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal?

3. Kita harus menegakkan martabat dan harga diri manusia yang sesuai dengan

hak asasi manusia. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Bagaimana ketentuan

yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada

bab ini adalah hak asasi manusia, diskriminasi, genosida, instrumen

HAM, dan Pengadilan HAM.

2. Intisari Materi

a. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk

penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia.

b. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi

dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sedangkan

berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan.

c. Pelanggaran HAM terjadi dapat disebabkan faktor yang

timbul dari diri sendiri seperti sikap individualistis, egoisme,

rendahnya kesadaran menghormati hak asasi manusia, sikap

tidak toleran dan sebagainya. Selain itu disebabkan juga

oleh faktor dari luar, misalnya aparak penegak hukum yang

tidak tegas, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial,

penyalahgunaan teknologi, dan sebagainya.